Mitra MBG Jatim Suarakan Keresahan, Minta Kepastian Nasib Dapur yang Dibangun dengan Modal Pribadi
Malang - Ratusan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai daerah di Jawa Timur berkumpul di Surabaya untuk menyampaikan kegelisahan mereka terkait masa depan usaha yang telah dibangun demi mendukung program strategis pemerintah tersebut. Pertemuan yang digelar oleh Asosiasi MBG Indonesia di Hotel Kampi Surabaya, Minggu (21/6/2026), menjadi ruang aspirasi bagi para pelaku usaha yang kini menghadapi ketidakpastian setelah terbitnya kebijakan baru dan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam forum tersebut, para mitra mengaku membutuhkan penjelasan yang lebih rinci mengenai arah kebijakan terbaru yang mengatur restrukturisasi program MBG. Mereka menilai perubahan aturan yang muncul dalam waktu singkat berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku yang telah menginvestasikan modal besar untuk membangun dan menyiapkan dapur produksi.
Sejak program MBG berjalan, banyak mitra yang menyambut antusias peluang untuk terlibat dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Tidak sedikit di antara mereka yang membangun fasilitas dapur secara mandiri sesuai standar yang ditetapkan. Sebagian bahkan telah memperoleh identitas resmi sebagai bagian dari ekosistem program MBG.
Namun, kondisi berubah ketika muncul sejumlah ketentuan baru yang dinilai menimbulkan tanda tanya. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain perubahan skema anggaran, penghentian pembangunan dapur baru, serta kebijakan biaya operasional yang tidak diberikan pada hari libur. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa perhitungan bisnis yang sebelumnya telah disusun bisa mengalami perubahan signifikan.
Bagi sebagian besar mitra, keterlibatan dalam program MBG bukan sekadar peluang usaha biasa. Banyak pelaku UMKM dan pengusaha lokal yang mengalokasikan dana besar demi memenuhi kebutuhan operasional dan infrastruktur. Modal yang digunakan pun berasal dari berbagai sumber, mulai dari pinjaman perbankan, koperasi, hingga penjualan aset pribadi.
Mereka mengaku mengambil langkah tersebut karena percaya bahwa program MBG memiliki prospek jangka panjang sekaligus memberikan dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kepastian kebijakan menjadi hal yang sangat dinantikan agar usaha yang telah dirintis tidak berhenti di tengah jalan.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung terbuka, para peserta berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan baru. Mereka juga meminta adanya masa transisi yang jelas agar para mitra memiliki waktu untuk menyesuaikan perencanaan usaha dan operasional yang sudah berjalan.
Kehadiran program MBG selama ini tidak hanya membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Dapur-dapur yang dibangun melibatkan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, mulai dari juru masak, petugas distribusi, hingga tenaga administrasi.
Karena itu, para mitra menilai bahwa keberlanjutan program tidak hanya menyangkut investasi yang telah mereka keluarkan, tetapi juga menyangkut nasib para pekerja dan rantai ekonomi lokal yang tumbuh di sekitarnya. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kepastian regulasi agar semangat kolaborasi yang selama ini terbangun tetap terjaga dan tujuan utama program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha para mitra di lapangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung