Angkot Gratis untuk Pelajar di Kota Malang Masih Menunggu Lampu Hijau

Angkotan Pedesaan (Antara News)

Malang - Harapan ribuan pelajar di Kota Malang untuk menikmati layanan angkutan kota gratis tampaknya masih harus bersabar. Program yang digagas Pemerintah Kota Malang tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan regulasi di tingkat provinsi.

Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah belum rampungnya proses fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan program. Dokumen tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan evaluasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum nantinya dapat diterapkan secara resmi di Kota Malang.

Meski demikian, program angkot gratis bagi pelajar tetap mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai kalangan. Pasalnya, kebijakan ini dinilai mampu memberikan manfaat ganda bagi masyarakat. Di satu sisi, pelajar dapat menghemat biaya transportasi harian yang selama ini menjadi salah satu pengeluaran rutin keluarga. Di sisi lain, keberadaan program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para pengemudi angkutan kota yang selama beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan penurunan jumlah penumpang.

Kondisi angkutan kota di Malang memang tidak lagi seramai beberapa dekade lalu. Kehadiran kendaraan pribadi, layanan transportasi berbasis aplikasi, hingga perubahan pola mobilitas masyarakat membuat jumlah pengguna angkot terus berkurang. Akibatnya, banyak pengemudi yang harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Melalui program ini, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Dengan adanya subsidi atau skema pembiayaan tertentu dari pemerintah, pelajar dapat menggunakan angkot tanpa harus mengeluarkan biaya, sementara sopir tetap memperoleh pendapatan yang layak dari layanan yang diberikan.

Jika terealisasi, program ini juga berpotensi mendorong kebiasaan penggunaan transportasi umum sejak usia sekolah. Selain membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar lingkungan pendidikan, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya transportasi publik yang lebih kuat di masa depan.

Kini, masyarakat hanya perlu menunggu proses fasilitasi regulasi selesai. Setelah seluruh tahapan administrasi rampung dan payung hukum resmi diterbitkan, program angkot gratis bagi pelajar diharapkan dapat segera dijalankan.

Banyak pihak berharap proses birokrasi tersebut tidak berlangsung terlalu lama. Sebab semakin cepat regulasi selesai, semakin cepat pula manfaat program dapat dirasakan oleh para pelajar dan para sopir angkot yang selama ini menantikan angin segar bagi transportasi publik Kota Malang.