DPRD Kota Malang Tegaskan Dukungan untuk MBG, Rimzah: Evaluasi Perlu, Penghentian Bukan Solusi

Mahasiswa meneriakkan yel-yel saat berunjuk rasa terkait tata kelola perekonomian nasional di depan Gedung DPRD Kota Malang (Antara News)

Malang - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah mahasiswa menyuarakan tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Di tengah berbagai kritik yang muncul, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung keberlangsungan program tersebut karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Rimzah, dukungan terhadap MBG bukanlah bentuk pembelaan terhadap kebijakan pemerintah semata. Ia menilai program tersebut telah memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga keberadaannya masih relevan untuk dipertahankan.

“Yang kami lihat adalah manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah evaluasi agar program semakin baik, bukan menghentikannya,” ujarnya.

Rimzah juga meluruskan informasi yang sempat beredar mengenai adanya pembahasan penghentian MBG di lingkungan DPRD Kota Malang. Ia memastikan bahwa lembaganya tidak pernah memiliki agenda untuk menghentikan program tersebut. Sebaliknya, DPRD mendorong adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

Baginya, evaluasi merupakan bagian penting dari setiap kebijakan publik. Dengan evaluasi yang tepat, berbagai kekurangan di lapangan dapat diperbaiki tanpa harus menghilangkan manfaat yang sudah dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, Rimzah menjelaskan bahwa dampak MBG tidak hanya dirasakan oleh siswa sebagai penerima manfaat utama. Program tersebut juga memberikan efek berantai terhadap sektor ekonomi lokal. Orang tua siswa merasa terbantu karena kebutuhan makanan anak-anak mereka sebagian telah terpenuhi melalui program tersebut.

Di sisi lain, petani dan peternak memperoleh peluang pasar yang lebih luas karena meningkatnya kebutuhan bahan pangan. Pedagang pasar juga merasakan perputaran ekonomi yang lebih aktif seiring meningkatnya permintaan berbagai komoditas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

“Program ini memiliki efek yang cukup luas. Tidak hanya soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” kata Rimzah.

Pandangan tersebut muncul di tengah aksi mahasiswa yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG. Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Meski demikian, DPRD Kota Malang memandang bahwa evaluasi dan dukungan terhadap program bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Evaluasi justru diperlukan agar manfaat yang telah dirasakan masyarakat dapat terus ditingkatkan dan menjangkau lebih banyak penerima.

Bagi DPRD Kota Malang, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya di atas kertas, tetapi juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, MBG dinilai masih memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Dengan berbagai dinamika yang berkembang, DPRD Kota Malang berharap proses evaluasi dapat dilakukan secara konstruktif. Tujuannya bukan untuk menghentikan program yang telah berjalan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.