Motor Listrik Program SPPG Belum Tersalurkan, Pemerintah Siapkan Skema Cicilan untuk Pegawai

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman (tengah) (Antara News)

Malang - Pengadaan motor listrik yang diperuntukkan bagi program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali menjadi sorotan. Di tengah proses perakitan yang masih berlangsung, pemerintah mulai menyiapkan berbagai opsi pemanfaatan kendaraan tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pekerja di lapangan.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut sebenarnya telah dibayarkan pada periode pemerintahan sebelumnya. Karena itu, program pengadaan tetap berjalan meskipun proses penyelesaiannya membutuhkan waktu hingga kendaraan siap digunakan secara optimal.

Menurut Dudung, saat ini proses perakitan motor listrik masih terus berlangsung. Pemerintah memastikan kendaraan yang telah diadakan tersebut tidak akan terbengkalai dan akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan program pelayanan masyarakat.

Selain digunakan untuk mendukung operasional SPPG, pemerintah juga tengah mempertimbangkan skema alternatif yang memungkinkan para pekerja memiliki motor listrik tersebut secara pribadi. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah sistem cicilan bagi pegawai yang berminat.

Gagasan tersebut muncul sebagai upaya agar aset yang telah diadakan dapat memberikan nilai tambah bagi para pekerja. Dengan kepemilikan kendaraan pribadi, mobilitas pegawai diharapkan semakin meningkat sekaligus mendukung aktivitas sehari-hari di luar tugas kedinasan.

Dudung menilai kemampuan finansial pegawai SPPG cukup memadai untuk mengikuti program cicilan tersebut. Berdasarkan perhitungan yang ada, rata-rata pekerja menerima penghasilan sekitar Rp6 juta per bulan. Dengan pendapatan tersebut, angsuran motor listrik dinilai masih berada dalam batas yang terjangkau.

Ia menegaskan bahwa skema ini masih dalam tahap pertimbangan dan akan disesuaikan dengan minat serta kebutuhan pegawai. Pemerintah tidak ingin program tersebut justru menjadi beban tambahan bagi pekerja, melainkan menjadi solusi yang saling menguntungkan.

Di sisi lain, wacana ini juga menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan setiap pengadaan barang yang telah dilakukan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ketika kebutuhan operasional berubah atau jumlah kendaraan melebihi kebutuhan lapangan, alternatif pemanfaatan melalui kepemilikan oleh pegawai menjadi salah satu pilihan yang dinilai realistis.

Ke depan, keputusan mengenai penggunaan motor listrik tersebut akan bergantung pada hasil evaluasi dan kebutuhan program SPPG. Namun yang pasti, pemerintah menegaskan bahwa kendaraan yang telah diadakan tidak akan dibiarkan menganggur dan akan diarahkan untuk mendukung produktivitas serta kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam program pelayanan masyarakat tersebut.