Pemangkasan Dana Transfer Dorong OPD di Kota Malang Hemat Anggaran

DPRD Kota Malang (Foto Istimewa)

Malang - DPRD Kota Malang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk mulai berhemat dan menyesuaikan rencana kerja mereka. Dorongan ini muncul setelah adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp284 miliar, atau lebih dari 20 persen dari total dana yang semula direncanakan.

Ketua  menilai, kondisi ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat efisiensi dan menata ulang prioritas anggaran. Seluruh OPD diminta lebih selektif dalam menjalankan program agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Belanja yang bersifat seremonial dan kegiatan non-prioritas perlu dikurangi, sementara sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi fokus utama.

Selain efisiensi pengeluaran, DPRD juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini bisa dilakukan dengan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, serta memperluas penerapan sistem digital seperti e-tax untuk pasar dan e-parkir. Digitalisasi sistem keuangan daerah diharapkan mampu menekan kebocoran dan meningkatkan transparansi.

Langkah lainnya adalah meninjau kembali program-program baru yang belum mendesak untuk direalisasikan tahun depan. OPD diminta menyesuaikan skala prioritas agar kegiatan yang benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat tetap berjalan meskipun anggaran berkurang.

Dengan strategi penghematan dan optimalisasi PAD, diharapkan roda pemerintahan Kota Malang tetap berjalan efektif. DPRD menegaskan, pemangkasan dana dari pusat seharusnya tidak menjadi alasan terhambatnya pembangunan, melainkan menjadi momentum memperkuat tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi warga.