Sopir Angkot Malang Kembali Tolak Koridor 2 Trans Jatim, Minta Rute Baru Dihentikan

Paguyuban Angkot Melakukan Dialog Di DPRD Kota Malang (Foto Istimewa)

Malang - Penolakan terhadap operasional Koridor 2 Bus Trans Jatim kembali disuarakan para sopir angkutan kota di Kota Malang. Aspirasi tersebut disampaikan Paguyuban Angkot Serikat Sopir Indonesia (SSI) bersama Asosiasi Driver Indonesia (ADRONE) dalam hearing bersama Komisi C DPRD Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang pada Rabu, 16 Juli.

Dalam forum tersebut, para sopir menyampaikan kekhawatiran bahwa perluasan layanan Trans Jatim berpotensi mengurangi jumlah penumpang angkot yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama mereka. Karena itu, mereka secara tegas meminta pemerintah menghentikan penambahan rute baru Trans Jatim, khususnya Koridor 2 yang dinilai memiliki lintasan yang bersinggungan langsung dengan trayek angkutan kota.

Selain menolak pengembangan rute, perwakilan SSI dan ADRONE juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta agar angkutan kota tetap dipertahankan sebagai moda transportasi lokal yang memiliki peran penting dalam melayani masyarakat di kawasan permukiman dan jalan-jalan yang tidak dapat dijangkau bus berukuran besar.

Para sopir juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih melalui program subsidi operasional dan peremajaan armada. Menurut mereka, kondisi angkot saat ini membutuhkan dukungan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan sistem transportasi perkotaan. Mereka menilai peningkatan kualitas kendaraan menjadi salah satu langkah penting untuk menarik kembali minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Aspirasi lainnya yang mengemuka adalah permintaan agar sopir angkot dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan transportasi. Mereka berharap setiap keputusan mengenai penataan transportasi publik tidak hanya mempertimbangkan aspek pelayanan masyarakat, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap ribuan pengemudi yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Salah satu poin yang mendapat sorotan dalam hearing adalah rute Koridor 2 Trans Jatim yang menuju Terminal Arjosari. Para sopir menilai lintasan tersebut berpotensi mengambil pangsa penumpang angkot sehingga dapat mengancam keberlangsungan usaha angkutan kota yang sudah lebih dahulu beroperasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang menyatakan akan meneruskan seluruh masukan dari para sopir kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap operasional Bus Trans Jatim.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Malang menilai penolakan dari kalangan sopir angkot merupakan hal yang wajar dalam proses penataan transportasi publik. Dishub memastikan komunikasi dengan seluruh pihak akan terus dilakukan agar pembenahan sistem transportasi dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pelaku transportasi yang sudah ada.

Perdebatan mengenai kehadiran Trans Jatim menunjukkan tantangan dalam membangun sistem transportasi publik yang modern tanpa mengabaikan keberlangsungan moda transportasi konvensional. Pemerintah diharapkan mampu menemukan titik temu yang dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian para sopir angkot di Kota Malang.