Pakaian Khas Malang Diperdebatkan, Masalah Utamanya Ada pada Cara Komunikasi Kebijakan

Walikota Malang Dengan Baju Khas Malang (Foto Istimewa)
Malang - Penetapan pakaian khas Kota Malang memicu polemik di tengah masyarakat. Perdebatan tidak berhenti pada desain visual, tetapi melebar ke cara pemerintah membangun komunikasi dengan publik.

Praktisi desain sekaligus pelaku industri kreatif asal Malang, Taufiq Saguanto, menilai akar persoalan ada pada pendekatan kebijakan yang masih bersifat top-down. Dalam pola ini, masyarakat hanya menjadi penerima keputusan tanpa dilibatkan dalam proses awal.

Menurutnya, kebijakan yang menyangkut identitas budaya tidak bisa disusun secara sepihak. Identitas kota lahir dari proses sosial yang panjang. Ia terbentuk dari kebiasaan, interaksi, dan penerimaan kolektif warga.

Dalam perspektif kajian budaya, identitas tidak lahir dari satu keputusan institusi. Identitas tumbuh melalui kesepakatan sosial yang hidup dan berkembang. Karena itu, proses pembentukannya perlu melibatkan banyak pihak sejak awal.

Taufiq juga menyoroti arah desain pakaian khas yang dinilai lebih mencerminkan struktur birokrasi dibanding karakter budaya masyarakat. Ia melihat adanya kecenderungan simbol yang dibangun justru menampilkan hierarki jabatan.

Hal ini dinilai tidak selaras dengan karakter sosial warga Malang. Kultur Arek dikenal egaliter, terbuka, dan tidak kaku. Ketika simbol budaya justru menampilkan struktur berjenjang, muncul ketidaksesuaian antara simbol dan realitas sosial.

Ia menilai polemik ini dipicu minimnya ruang dialog. Proses perumusan kebijakan belum memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan. Tanpa partisipasi publik, kebijakan dinilai hanya kuat secara administratif. Namun lemah dalam penerimaan sosial.

Sebagai solusi, Taufiq mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain menggelar sayembara desain terbuka, melibatkan komunitas kreatif dan akademisi, serta melakukan uji publik sebelum penetapan.

Langkah ini dinilai penting untuk membangun rasa memiliki di masyarakat. Ketika publik terlibat, identitas yang terbentuk lebih mudah diterima dan dijalankan. Ia berharap polemik ini menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kota Malang. Pendekatan yang lebih inklusif dinilai penting untuk membangun identitas kota yang kuat dan relevan.