Pemerintah Dorong “Kampung Haji” untuk Turunkan Biaya Ibadah ke Tanah Suci

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf memberikan keterangan kepada wartawan di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur (Antara News)

Malang - Pemerintah optimis bahwa pengembangan “Kampung Haji” akan menjadi kunci untuk menekan biaya pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Dalam paparan di Kota Malang, Menteri Haji dan Umrah menyatakan bahwa lembaganya tengah melakukan proses negosiasi dan lelang lahan guna mendirikan kawasan terpadu yang mampu menampung sekitar 200 000 orang.

Konsep ini melibatkan pengelolaan oleh badan investasi, sedangkan kementerian bertindak sebagai pengguna fasilitas. Dengan skala besar tersebut, pemerintah berharap bisa mencapai efisiensi biaya melalui volume besar dan penggunaan fasilitas bersama.

Menteri juga menyebut bahwa beberapa menara di kawasan Kampung Haji ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028 untuk menampung jemaah. Saat ini, biaya haji reguler tercatat sekitar Rp 89,4 juta, yang sudah menurun dari periode sebelumnya sekitar Rp 93,4 juta.

Salah satu efisiensi biaya telah dicapai pada layanan masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina) dengan pengurangan sekitar 200 riyal atau setara Rp 886.432 per orang mulai tahun ini. Namun, tantangan besar masih muncul seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan riyal Arab Saudi yang dapat menaikkan biaya jika rupiah melemah.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan DPR yang akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas Biaya Perjalanan Ibadah Haji secara lebih rinci.

Dengan strategi Kampung Haji, diharapkan jemaah Indonesia tak hanya bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, tetapi juga dengan biaya yang lebih terjangkau.