Wakil Wali Kota Malang Dorong Percepatan Digitalisasi Transaksi Daerah Demi Tingkatkan Pendapatan

Wakil Wali Kota Malang, Ali Mutohirin, berpidato di sela rapat ETPD yang digelar Kamis (10/7) (Kominfo Pemkot Malang)

Malang – Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2025 pada Kamis (10/7). Acara yang digelar oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (TP2DD) Kota Malang ini merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam sambutannya, Ali menegaskan bahwa penerapan sistem digital dalam transaksi pemerintah bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Ia menilai digitalisasi mampu menciptakan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih transparan, efisien, dan meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Baca juga: Atasi Kemacetan, Pemkot Malang Tertibkan Ratusan Lapak di Kawasan Pasar Gadang

“Transaksi elektronik adalah keharusan. Ini bukan sekadar perkembangan teknologi, tapi juga berkaitan dengan optimalisasi layanan publik dan peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.

Ali juga menyinggung Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 yang menjadi dasar kebijakan digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah penghasil PAD untuk segera menerapkan sistem pembayaran digital, seperti penggunaan UE Reader oleh Dinas Perhubungan untuk memungut retribusi parkir.

Pemerintah Kota Malang juga terus memperluas ekosistem digital dengan mengembangkan kanal pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, serta mempererat kerja sama dengan institusi perbankan seperti BRI, BNI, BSI, dan Bank Mandiri. Ali turut mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) agar lebih optimal di lingkungan Pemkot Malang.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya literasi digital di tengah masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan digital, menurutnya, sangat krusial agar proses digitalisasi berjalan efektif dan merata.

“Sebagai salah satu kota utama di Jawa Timur, Kota Malang harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung pembangunan yang transparan dan inklusif,” jelasnya.

Ali juga menyampaikan bahwa pada semester II tahun 2024 lalu, Kota Malang mencatat pencapaian Indeks ETPD sebesar 97 persen, meningkat 3,1 persen dibanding semester sebelumnya. Kenaikan ini antara lain berkat pemanfaatan UE Reader untuk parkir dan mesin EDC untuk pembayaran retribusi pasar.

HLM ini, tambah Ali, juga menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen dalam menjalankan sistem ETPD secara maksimal. Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat penghasil PAD, serta pemangku kepentingan lainnya dapat menjadikan Kota Malang sebagai kota modern, transparan, dan sejahtera melalui transformasi digital yang terintegrasi.