Malang - Pemerintah Kota Malang semakin agresif dalam memperkuat edukasi literasi digital masyarakat sebagai langkah penting untuk memerangi hoaks yang tersebar luas di media sosial. Langkah ini dirasa penting karena hoaks tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat memicu provokasi hingga kericuhan.
Diskominfo Kota Malang menjadikan verifikasi informasi sebagai pesan utama dalam setiap kegiatan edukasi. Masyarakat dihimbau untuk tidak serta-merta menyebarkan informasi yang diterima, melainkan melakukan cross-checkterlebih dahulu misalnya dengan merujuk ke media arus utama yang kredibel. Cara ini menjadi ukuran penting untuk memastikan validitas sebuah berita.
Sebagai ilustrasi, sempat viral sebuah video yang diklaim sebagai Gedung DPRD Kota Malang terbakar saat aksi unjuk rasa. Padahal, rekaman tersebut pernah dibuat sebelumnya, jauh sebelum demonstrasi akhir Agustus 2025. Tanpa verifikasi, informasi seperti ini berisiko dianggap benar dan memicu kegaduhan publik.
Untuk memperluas jangkauan edukasi, Diskominfo menggandeng berbagai pihak mulai relawan, komunitas digital, hingga lintas perangkat daerah. Semua pihak diajak bersama-sama menyosialisasikan pentingnya literasi digital dan kemampuan memilah informasi.
Setiap hoaks yang berhasil teridentifikasi akan dimasukkan ke dalam sistem pemantauan. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan dan dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat kota, ke pemerintah provinsi, lalu ke kementerian terkait seperti Kemendagri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Meski penggunaan gadget tak bisa dibatasi, masyarakat diharapkan bisa memanfaatkannya secara bijak. Masyarakat dipanggil untuk menjadi bagian dari solusi: aktif mengedukasi, kritis menyaring informasi, dan tidak mudah terprovokasi dengan apa pun yang mereka lihat atau baca di media sosial.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara News