Hilangkan Label Sekolah Favorit, Zonasi Jadi Kunci Pemerataan Siswa SD Negeri di Kota Malang

Pembagian seragam gratis di salah satu sekolah Kota Malang (Bhekti Setyowibowo/INDOZONE)

Malang - Persoalan sekolah dasar negeri yang kekurangan peserta didik baru masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Malang. Setiap tahun, saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dibuka, sejumlah sekolah mengalami kelebihan peminat, sementara sekolah lain justru kesulitan memenuhi kuota siswa.

Kondisi tersebut mendorong Pemkot Malang untuk terus mencari solusi agar distribusi peserta didik dapat berlangsung lebih merata. Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah penerapan jalur domisili atau zonasi yang selama ini menjadi instrumen utama dalam pemerataan akses pendidikan.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menilai, fenomena adanya SD negeri yang sepi peminat sebenarnya tidak akan terjadi apabila sistem zonasi berjalan optimal dan dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Menurutnya, masih banyak orang tua yang memilih sekolah berdasarkan reputasi tertentu tanpa mempertimbangkan tujuan utama dari kebijakan zonasi.

Ali menjelaskan bahwa konsep zonasi lahir untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak memperoleh layanan pendidikan berkualitas di lingkungan tempat tinggalnya. Dengan sistem tersebut, distribusi siswa dapat lebih seimbang sehingga tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu.

Namun dalam praktiknya, persepsi mengenai adanya sekolah negeri unggulan dan sekolah negeri nonunggulan masih cukup kuat di tengah masyarakat. Anggapan tersebut membuat sebagian orang tua berupaya memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit, meskipun lokasinya jauh dari tempat tinggal.

“Konsep zonasi sebenarnya untuk pemerataan. Namun masih ada anggapan di masyarakat bahwa ada SD negeri unggulan dan ada yang tidak, padahal secara standar kualitas sebenarnya sama,” ujar Ali.

Pandangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sebab, ketika masyarakat hanya berfokus pada sekolah yang dianggap favorit, sekolah lain berpotensi kehilangan calon peserta didik meskipun memiliki fasilitas, tenaga pendidik, dan kurikulum yang sesuai standar nasional.

Di sisi lain, pemerataan jumlah siswa tidak hanya berdampak pada keberlangsungan sekolah, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan pendidikan. Sekolah yang kekurangan murid akan menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari pemanfaatan ruang kelas hingga optimalisasi program pembelajaran.

Pemkot Malang berharap pemahaman masyarakat mengenai tujuan zonasi dapat semakin meningkat. Dengan begitu, seluruh SD negeri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik di wilayah masing-masing.

Ke depan, keberhasilan sistem zonasi tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap kualitas sekolah. Ketika label sekolah favorit mulai ditinggalkan dan kepercayaan terhadap seluruh sekolah negeri tumbuh, pemerataan pendidikan yang menjadi tujuan utama kebijakan zonasi akan lebih mudah terwujud.