Menbud: Butuh musyawarah berbagai pihak soal ketertiban sound horeg

Menteri Kebudayaan dalam jumpa pers usai gelaran "Harmoni Zaman" yang dilangsungkan di Jakarta (Antara News)
Jakarta - Polemik penggunaan "sound horeg" yang kerap memekakkan telinga dalam berbagai kegiatan masyarakat belakangan ini menjadi sorotan nasional. Perdebatan antara kebebasan berekspresi dan kebutuhan akan ketertiban publik kian mengemuka, terlebih saat fenomena ini tak jarang memicu keluhan dari warga, khususnya lansia, anak-anak, dan mereka yang sedang sakit.

Menanggapi isu tersebut, dibutuhkan pendekatan musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari tokoh budaya, aparat pemerintah, penyelenggara acara, hingga warga sebagai pihak yang paling terdampak. Tujuannya adalah mencari titik temu agar pelestarian budaya dan ekspresi kesenian lokal tidak berbenturan dengan hak atas kenyamanan dan ketenangan lingkungan.

Musyawarah ini juga penting sebagai sarana penyusunan aturan main yang adil. Sebab, tradisi musik dan suara keras dalam budaya lokal sebenarnya punya akar historis yang panjang. Namun, dalam konteks saat ini—dengan kepadatan penduduk dan perubahan gaya hidup—perlunya pengaturan waktu, lokasi, serta volume menjadi sangat relevan.

Dengan duduk bersama dan saling mendengar, diharapkan lahir kesepahaman baru yang menjembatani semangat budaya dan kebutuhan masyarakat akan ketertiban umum. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk nyata demokrasi partisipatif dalam menyelesaikan persoalan sosial yang kompleks namun bisa diselesaikan secara damai dan bermartabat.