Suara Mahasiswa Menggema di Gedung DPRD Malang: 7 Organisasi Ekstra Kampus Sampaikan 9 Tuntutan

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani menerima perwakilan mahasiswa (Foto Istimewa)
Malang - Gedung DPRD Kota Malang hari itu menjadi saksi pertemuan penting antara mahasiswa dan wakil rakyat. Tujuh Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) PMII, GMKI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, PMKRI, KMHDI, dan GMNI bersatu menyuarakan sembilan tuntutan, mulai dari sorotan tunjangan DPRD, audit kinerja legislatif, hingga isu kenaikan pajak daerah.

Aksi yang dijaga ketat aparat TNI itu berjalan tertib dan penuh semangat dialog. Para mahasiswa tidak hanya membawa spanduk dan suara kritis, tetapi juga membawa harapan: agar ruang demokrasi tetap hidup di Kota Malang.

Ruang Dialog yang Terbuka
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyambut langsung kedatangan perwakilan mahasiswa. Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dua arah antara mahasiswa dan legislatif.

“Kalau ada kekurangan komunikasi, mohon dikoreksi. Kita bicarakan bersama,” ujarnya di hadapan forum diskusi.
Sikap terbuka itu menandai bahwa kritik mahasiswa bukanlah ancaman, melainkan energi bagi wakil rakyat untuk terus berbenah.

Tanggapan dari Dewan
Beberapa poin tuntutan langsung ditanggapi oleh Arief Wahyudi, anggota Komisi C DPRD. Ia memastikan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak akan mengalami kenaikan karena sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota. Ia juga menyatakan kesediaan untuk dilakukan audit kinerja DPRD.

“Silakan mahasiswa mengoreksi apa yang kami lakukan,” tegas Arief, menegaskan komitmen transparansi.
Inspirasi dari Gerakan Mahasiswa
Diskusi yang berlangsung hingga siang itu membuktikan bahwa peran mahasiswa tetap relevan sebagai kekuatan moral, sosial, sekaligus intelektual. Kehadiran tujuh organisasi mahasiswa dengan satu suara adalah simbol persatuan dalam keberagaman.

Bagi publik, momentum ini memberi pesan kuat: demokrasi di Kota Malang masih hidup, dan ruang diskusi antara rakyat muda dengan para wakilnya tetap terbuka. Tuntutan boleh berbeda, tapi arah perjuangannya sama demi transparansi, keadilan, dan keberpihakan pada masyarakat.