Portal Dibuka Paksa, Warga Protes Kebijakan E-Money di Bendungan Lahor

Gerbang Tol Bendungan Lahor (Bhekti Setyowibowo / INDOZONE)
Malang - Kebijakan pembayaran non-tunai di kawasan Bendungan Lahor memicu reaksi warga. Sejak diberlakukan, setiap kendaraan dari arah Kabupaten Malang wajib menggunakan kartu uang elektronik atau e-money untuk bisa melintas.

Aturan ini awalnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi antrean kendaraan. Namun di lapangan, banyak warga mengaku belum siap. Tidak semua pengendara memiliki kartu e-money. Sebagian juga kesulitan mengakses tempat pengisian saldo di sekitar lokasi.

Puncaknya terjadi pada 31 Maret. Sejumlah warga membuka paksa portal yang dijaga petugas. Mereka kemudian memasang banner berisi informasi bahwa akses tersebut digratiskan. Aksi ini berlangsung spontan dan langsung menarik perhatian pengguna jalan lain.

Warga menyampaikan keberatan secara terbuka. Mereka menilai kebijakan ini memberatkan, terutama bagi masyarakat yang melintas setiap hari untuk bekerja atau berdagang. Beberapa pengendara juga mengaku terpaksa memutar arah sebelumnya karena tidak memiliki kartu yang sesuai.

Di sisi lain, penerapan sistem non-tunai sebenarnya sudah menjadi tren di berbagai sektor transportasi. Sistem ini dinilai lebih cepat dan transparan. Namun tanpa sosialisasi dan fasilitas pendukung yang memadai, kebijakan ini berisiko menimbulkan resistensi.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola terkait insiden pembukaan paksa portal tersebut. Situasi di lokasi dilaporkan masih kondusif, meski arus kendaraan meningkat setelah akses dibuka.

Peristiwa ini menjadi catatan penting. Setiap kebijakan publik perlu mempertimbangkan kesiapan masyarakat di lapangan. Tanpa itu, tujuan efisiensi justru bisa berujung pada konflik terbuka.