Mobil Dinas Belum Dikembalikan, Pemkot Batu Perketat Pengawasan Aset

Mobil dinas milik Pemkot Batu terjejer di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu (Foto Istimewa)

Batu - Sejumlah pejabat di Pemerintah Kota Batu belum mengembalikan mobil dinas meski sudah lengser atau dimutasi. Kondisi ini memicu sorotan karena menyangkut tata kelola aset daerah.

Kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang melekat pada jabatan. Saat pejabat pindah posisi, pensiun, atau tidak lagi menjabat, kendaraan wajib diserahkan kembali ke instansi melalui bagian aset.

Fakta di lapangan menunjukkan masih ada mantan pejabat yang membawa mobil dinas lama. Bahkan ada yang menguasai lebih dari satu unit. Situasi ini tidak disertai administrasi pemindahtanganan resmi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu menegaskan aturan tersebut sudah jelas. Kendaraan dinas tidak boleh dibawa setelah mutasi. Pejabat terkait harus menyerahkan unit kepada bagian perlengkapan atau pengelola aset.

Masalah ini bukan sekadar etika penggunaan fasilitas. Jika kendaraan tidak kembali sesuai prosedur, data aset menjadi tidak sinkron. Hal ini berpotensi memicu temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dampaknya juga terasa pada anggaran. Biaya perawatan dan operasional bisa tercatat di instansi lama, padahal kendaraan sudah tidak digunakan di sana. Situasi ini mengganggu akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Batu kini memproses surat edaran wali kota untuk mempertegas kewajiban pengembalian mobil dinas saat mutasi. Aturan ini diharapkan menutup celah penyalahgunaan dan memperkuat disiplin pejabat.

Pengelolaan aset yang tertib mencerminkan integritas birokrasi. Penertiban kendaraan dinas menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.