Mahasiswa Brawijaya Beri Ultimatum Tiga Hari kepada Pemerintah, Ancam Turun dengan Massa Lebih Besar

Aliansi Mahasiswa Brawijaya (Foto Istimewa)

Malang -  Gelombang kritik mahasiswa terhadap pemerintah kembali menguat. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan tenggat waktu tiga hari kepada pemerintah untuk merespons sejumlah tuntutan yang mereka suarakan.

Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada tanggapan yang dianggap memuaskan, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk keseriusan mereka dalam mengawal berbagai isu yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Sejak siang hari, lebih dari 500 mahasiswa mengenakan pakaian serba hitam memenuhi kawasan depan DPRD Kota Malang. Warna hitam dipilih sebagai simbol kegelisahan dan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan yang mereka anggap belum berpihak kepada rakyat.

Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Mereka mendesak adanya peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan dapat diawasi publik secara terbuka.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak yang dinilai semakin membebani masyarakat. Menurut mereka, kenaikan biaya hidup menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh banyak kalangan, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya juga meminta penghentian sejumlah program pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi kembali, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mereka menilai pelaksanaan program tersebut masih menyisakan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Tidak hanya soal ekonomi, mahasiswa turut menyuarakan penolakan terhadap perluasan peran TNI dan Polri dalam jabatan sipil. Mereka menilai prinsip reformasi harus tetap dijaga dengan memastikan batas yang jelas antara institusi militer, kepolisian, dan birokrasi sipil.

Tuntutan terakhir yang disampaikan cukup tegas. Mahasiswa meminta Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas berbagai persoalan nasional yang menurut mereka hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang memadai.

Meski menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah, aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Massa secara bergantian menyampaikan orasi, membentangkan spanduk, serta menyuarakan aspirasi di hadapan gedung wakil rakyat tersebut. Aparat dari Polresta Malang Kota melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif.

Bagi para mahasiswa, demonstrasi kali ini bukanlah akhir dari gerakan yang mereka bangun. Mereka menegaskan akan terus memantau respons pemerintah dalam beberapa hari ke depan. Tenggat waktu yang diberikan menjadi penanda bahwa suara mahasiswa tidak berhenti pada aksi simbolik di jalanan, melainkan akan terus berlanjut hingga mereka mendapatkan jawaban yang dianggap sejalan dengan tuntutan yang telah disampaikan.

Dengan ancaman mobilisasi massa yang lebih besar, aksi di depan DPRD Kota Malang berpotensi menjadi awal dari rangkaian gerakan lanjutan yang akan terus menguji respons pemerintah terhadap kritik yang datang dari kalangan mahasiswa.