Viral Rokok di Ruang Rapat, Etika Pejabat Publik Kembali Dipertanyakan

Etika Anggota Dewan Dipertanyakan (Foto Istimewa)

Malang - Sorotan publik kembali mengarah ke ruang rapat parlemen daerah. Kali ini, perhatian datang dari video Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarok, yang terlihat merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Rekaman tersebut cepat menyebar di media sosial dan memicu berbagai respons dari masyarakat.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap etika pejabat negara, tindakan itu dinilai tidak sekadar persoalan pribadi. Publik melihat ruang rapat resmi sebagai simbol kedisiplinan, profesionalitas, dan penghormatan terhadap forum kelembagaan. Karena itu, kemunculan video tersebut langsung memancing kritik, terutama dari kalangan mahasiswa.

DPC GMNI Kabupaten Malang menjadi salah satu pihak yang paling keras menyoroti kejadian itu. Organisasi mahasiswa tersebut menilai tindakan merokok saat rapat resmi bertentangan dengan etika pejabat publik serta mencederai marwah lembaga legislatif. GMNI juga menegaskan bahwa anggota dewan memiliki tanggung jawab moral untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Menurut GMNI, perilaku tersebut tidak sejalan dengan Kode Etik DPRD Tahun 2025 yang mewajibkan anggota dewan menjaga sopan santun, tata tertib, serta tidak mengganggu jalannya rapat. Mereka menilai tindakan yang menjadi perhatian publik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sedang karena dilakukan dalam forum resmi dan tersebar luas di ruang digital.

Viralnya video itu memperlihatkan bagaimana ruang media sosial kini menjadi arena pengawasan publik terhadap pejabat negara. Apa yang dahulu mungkin hanya menjadi pembicaraan terbatas di dalam gedung pemerintahan, kini dapat langsung diakses masyarakat luas dalam hitungan menit. Situasi ini membuat standar perilaku pejabat publik semakin mendapat perhatian ketat.

Kasus tersebut juga membuka kembali diskusi mengenai pentingnya etika komunikasi politik di ruang formal. Masyarakat saat ini tidak hanya menilai kebijakan yang dihasilkan pejabat publik, tetapi juga cara mereka bersikap, berbicara, dan menghormati forum resmi. Di era digital, citra lembaga dapat terbentuk hanya dari satu potongan video singkat.

Hingga kini, video tersebut masih menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Publik menunggu bagaimana respons resmi dari pihak DPRD Kabupaten Malang terkait polemik yang telah berkembang luas tersebut.