Kenaikan BBM Non Subsidi Jadi Tantangan Baru Pengelolaan Sampah di Kota Malang

Ilustrasi : Pemrosesan sampah di TPA Supit Urang, Kota Malang, Jawa Timur (Antara News)

Malang - Persoalan sampah di Kota Malang kembali menghadapi tantangan baru. Kali ini bukan hanya soal volume sampah yang terus meningkat, tetapi juga dampak dari kenaikan harga BBM non subsidi yang ikut membebani operasional pengangkutan sampah di lapangan.

Kenaikan harga bahan bakar memberi efek langsung terhadap biaya operasional armada pengangkut sampah. Truk sampah yang setiap hari beroperasi mengangkut ratusan ton limbah dari permukiman warga menuju Tempat Pembuangan Akhir kini membutuhkan biaya lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks, terutama di tengah tingginya kebutuhan layanan kebersihan perkotaan.

Kota Malang sendiri selama ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Sejumlah penelitian menyebut keterbatasan armada, sarana prasarana, hingga anggaran masih menjadi persoalan utama dalam sistem pengelolaan sampah di daerah perkotaan. 

Di sisi lain, produksi sampah di Kota Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang bahkan mencatat volume sampah harian mencapai ratusan ton setiap hari. Sebagian besar dibuang ke TPA Supit Urang, sementara sisanya dikelola melalui TPS3R, bank sampah, hingga pengolahan berbasis masyarakat. 

Kenaikan biaya BBM non subsidi membuat efisiensi operasional menjadi isu penting. Sebab kendaraan pengangkut sampah merupakan tulang punggung layanan kebersihan kota. Ketika biaya distribusi naik, maka kebutuhan anggaran pengelolaan sampah juga ikut meningkat. Situasi ini berpotensi memengaruhi frekuensi pengangkutan sampah jika tidak diantisipasi dengan baik.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya bergantung pada pengangkutan menuju TPA. Pemerintah daerah kini didorong untuk memperkuat pengurangan sampah dari sumbernya. Mulai dari pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, pengolahan organik mandiri, hingga edukasi masyarakat agar volume sampah yang diangkut ke TPA dapat ditekan.

Pemerintah Kota Malang sebelumnya juga telah menggagas gerakan kolaboratif pengelolaan sampah rendah karbon melalui program “Kuthone Resik Rejekine Apik”. Program tersebut menjadi upaya membangun kesadaran kolektif bahwa persoalan sampah harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

Kondisi saat ini menjadi pengingat bahwa isu sampah berkaitan erat dengan banyak sektor lain, termasuk energi dan ekonomi. Saat harga BBM naik, dampaknya tidak hanya dirasakan transportasi dan logistik, tetapi juga layanan publik seperti pengelolaan sampah kota.

Jika tidak dibarengi inovasi dan partisipasi masyarakat, kenaikan biaya operasional dikhawatirkan akan memperbesar tekanan terhadap sistem kebersihan perkotaan. Kota Malang pun dituntut bergerak lebih cepat menuju pola pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir.